TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PENYEWA DENGAN PEMILIK RUANG USAHA (STUDI DI LOMBOK EPICENTRUM MALL)

YUSRI, ISMUL ARIQSA (2026) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PENYEWA DENGAN PEMILIK RUANG USAHA (STUDI DI LOMBOK EPICENTRUM MALL). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER- DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan pengaturan hak dan kewajiban antara pihak penyewa dengan pemilik ruang usaha di Lombok Epicentrum Mall dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara pihak penyewa dengan pemilik ruang usaha di Lombok Epicentrum Mall, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian sewa menyewa di Lombok Epicentrum Mall yang sudah dituangkan di dalam perjanjian tertulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu merujuk pada penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukum yang berlaku dalam masyarakat, dengan pendekatan yang didasarkan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan didukung oleh data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruang usaha di Lombok Epicentrum Mall dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang mengatur mengenai jangka waktu sewa, harga sewa, ketentuan dalam pembayaran sewa, serta berakhirnya masa sewa. Pelaksanaan perjanjian telah berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan memenuhi unsur-unsur perjanjian sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata yang tercantum dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa menyewa pada umumnya dilakukan melalui mekanisme non litigasi dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan negosiasi antara para pihak. Mekanisme tersebut dinilai efektif dalam menyelesaikan sengketa pada tahap awal serta menjaga hubungan kerja sama para pihak, sehingga pelaksanaannya sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa serta asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: