TINJAUAN YURIDIS PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH WARIS (Studi di Kantor ATR/BPN Dompu)

NURUL, AINUN MARFU’AH (2026) TINJAUAN YURIDIS PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH WARIS (Studi di Kantor ATR/BPN Dompu). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_NURUL AINUN MARFU’AH_NIM 2022F1A124_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILIRITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya pendaftaran tanah sebagai sarana pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam konteks pewarisan, pendaftaran peralihan hak menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari dan memastikan data pertanahan tetap mutakhir. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengaturan balik nama sertipikat hak milik atas tanah waris dan implementasi peralihan serta kendala yang dihadapi oleh Kantor ATR/BPN Dompu dalam proses peralihan hak milik atas tanah waris yang ada di Kabupaten Dompu. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data lapangan berupa observasi serta wawancara langsung pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Dompu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur balik nama sertipikat hak milik karena pewarisan merupakan kewajiban hukum berdasarkan Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997. Prosesnya meliputi lima tahapan utama: pendaftaran sertipikat hak atas tanah, pemeriksaan berkas sesuai SOP PERKABAN No. 1 Tahun 2010, pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Buakan Pajak) dengan tarif yang dihitung berdasarkan nilai tanah, pencatatan perubahan nama pada buku tanah, dan diakhiri dengan penerbitan sertipikat atas nama ahli waris. Implementasi di Kantor ATR/BPN Dompu dilakukan melalui validasi yuridis, fisik, dan digital menggunakan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Kendala yang ditemukan mencakup dua aspek utama. Pertama, aspek yuridis yang meliputi sengketa internal keluarga, hingga klaim kepemilikan dari pihak ketiga. Kedua, aspek objek berupa adanya catatan blokir akibat sengketa aktif. Penelitian ini menyarankan agar ahli waris segera melakukan pendaftaran peralihan hak serta Kantor Pertanahan diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai urgensi validasi data fisik dan yuridis tanah.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: