TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Dompu)

ADE, SAMSURATMAN (2026) TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Dompu). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_ADE SAMSURATMAN_NIM 2021F1A204_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Pengupahan di Kabupaten Dompu masih berada di bawah standar sehingga dinilai belum mencerminkan kesejahteraan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis mengenai upah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif empiris dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan upah minimum diatur dalam Pasal 89 serta penambahan Pasal 88A sampai dengan Pasal 88E, yang mewajibkan gubernur menetapkan UMP dan memberikan kewenangan menetapkan UMK dengan syarat tertentu. Implementasi upah minimum di Kabupaten Dompu didasarkan pada UMK yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTB, dengan Disnakertrans sebagai pihak pengusul dan pengawas. Faktor pendukung penetapan upah minimum meliputi regulasi yang jelas, KHL, pertumbuhan ekonomi, peran serikat buruh, serta kepatuhan pengusaha, sedangkan faktor penghambat mencakup perbedaan kepentingan, kemampuan perusahaan, lemahnya pengawasan, dan kondisi sosial ekonomi daerah.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: