TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAJDID NIKAH BAGI PELAKU NIKAH SIRI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELAPARANG KOTA MATARAM

MUHAMMAD, MIFTAH FAISHAL INSANY (2026) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAJDID NIKAH BAGI PELAKU NIKAH SIRI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELAPARANG KOTA MATARAM. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_MUHAMMAD MIFTAH FAISHAL INSANY_NIM 2021F1A211_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Praktik nikah siri masih dijumpai dalam masyarakat Muslim Indonesia, termasuk di Kota Mataram. Meskipun dipandang sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan, ketiadaan pencatatan negara menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pasangan nikah siri untuk memperoleh pengakuan administratif adalah melalui tajdid nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun demikian, praktik tajdid nikah memunculkan perbedaan pandangan dalam hukum Islam mengenai kedudukan serta akibat hukumnya terhadap akad nikah yang telah berlangsung sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tajdid nikah bagi pelaku nikah siri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta menganalisis praktik pelaksanaannya di KUA Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait di KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI tidak mengatur tajdid nikah secara eksplisit. Namun, dalam praktiknya, tajdid nikah dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dan sarana administratif untuk memfasilitasi pencatatan perkawinan, tanpa membatalkan keabsahan akad nikah sebelumnya. Pelaksanaan tajdid nikah di KUA Selaparang pada dasarnya diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pasangan, khususnya perempuan dan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tajdid nikah memiliki fungsi administratif dan preventif dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh karena itu, disarankan adanya kejelasan pengaturan mengenai tajdid nikah dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan multitafsir, serta peningkatan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: