PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR APABILA OBYEK JAMINAN GADAI HILANG ATAU RUSAK (STUDI di PERUM PEGADAIAN CABANG SAPE)

SUMIATI, SUMIATI (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR APABILA OBYEK JAMINAN GADAI HILANG ATAU RUSAK (STUDI di PERUM PEGADAIAN CABANG SAPE). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_SUMIATI_NIM_2021F1A136_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab hukum Perum Pegadaian Cabang Sape terhadap debitur apabila obyek jaminan gadai mengalami kehilangan atau kerusakan. Obyek jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada Pegadaian pada dasarnya berada dalam penguasaan dan tanggung jawab penuh lembaga, sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, Pegadaian berkewajiban memberikan perlindungan dan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait lembaga gadai serta menggali data faktual melalui wawancara dengan pihak Pegadaian dan debitur di Cabang Sape. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian menerapkan dua bentuk perlindungan hukum kepada debitur. Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu tindakan pencegahan melalui pengawasan, pengamanan, pencatatan, dan penyimpanan barang jaminan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Kedua, perlindungan hukum represif, yaitu pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada debitur apabila kehilangan atau kerusakan terjadi akibat kelalaian pihak Pegadaian. Tanggung jawab hukum Pegadaian didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan, Peraturan Menteri BUMN, serta SOP internal Pegadaian mengenai tata kelola barang jaminan. Meskipun mekanisme perlindungan telah diterapkan, penelitian menemukan adanya kendala dalam proses klaim ganti rugi, antara lain lamanya verifikasi, birokrasi internal, dan kesulitan pembuktian unsur kelalaian. Kondisi ini menyebabkan beberapa debitur tidak segera memperoleh haknya. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan prosedur penanganan klaim serta penguatan sistem keamanan barang jaminan agar perlindungan hukum bagi debitur dapat terlaksana secara efektif.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: