TINJAUAN YURIDIS PENGUPAHAN PETERNAKAN SAPI ( STUDI CV REPOK DAMAI DESA JATI SELA KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT )

MUHAMMAD, RIZALDI FIRDAUS (2026) TINJAUAN YURIDIS PENGUPAHAN PETERNAKAN SAPI ( STUDI CV REPOK DAMAI DESA JATI SELA KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT ). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_MUHAMMAD RIZALDI FIRDAUS _NIM 2021F1A085_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Pengupahan merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan kerja yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur sistem pengupahan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pengupahan di peternakan sapi CV Repok Damai yang berlokasi di Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui data primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif ke induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur hak pekerja untuk memperoleh upah yang layak, adil, dan sesuai dengan perjanjian kerja serta standar minimum yang ditetapkan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, sistem pengupahan di CV Repok Damai yang menggunakan pola bagi hasil 60/40 belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Tidak adanya perjanjian kerja tertulis serta ketidakjelasan perhitungan upah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pekerja dan berpotensi menimbulkan konflik hubungan industrial. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian sistem pengupahan agar sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan guna menjamin perlindungan hak pekerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta menjaga keberlangsungan usaha peternakan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: