TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR DALAM PERJANJIAN PEMBANGUNAN IRIGASI (STUDI PEKERJAAN UMUM KAB. DOMPU)

MUHAMMAD, FAZRIN RAMDAN (2026) TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR DALAM PERJANJIAN PEMBANGUNAN IRIGASI (STUDI PEKERJAAN UMUM KAB. DOMPU). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER_DAFTAR PUSTAKA_MUHAMMAD FAZRIN RAMDAN_NIM 2022F1A114_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Pembangunan irigasi merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berperan strategis dalam menunjang sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan irigasi dilakukan melalui perjanjian kerja konstruksi antara pemerintah sebagai pengguna jasa dan kontraktor sebagai penyedia jasa. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak, khususnya kewajiban kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan berupa keterlambatan pekerjaan, mutu bangunan yang tidak sesuai spesifikasi, serta kegagalan fungsi bangunan irigasi yang mengindikasikan adanya wanprestasi oleh kontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perjanjian pembangunan irigasi, bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab kontraktor, serta akibat hukum yang timbul apabila kontraktor melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dan dokumentasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu dan CV Ade Marenta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab kontraktor dalam pembangunan irigasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kontraktor bertanggung jawab atas mutu, waktu pelaksanaan, dan hasil pekerjaan konstruksi. Apabila terjadi wanprestasi, kontraktor dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban perbaikan pekerjaan, pembayaran ganti rugi, pemutusan kontrak, serta sanksi administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: