“EKSAMINASI PUTUSAN NO.90/PPU-XXI/2023 TENTANG PERSYARAT USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”

HILDAN, ROSIDAN (2026) “EKSAMINASI PUTUSAN NO.90/PPU-XXI/2023 TENTANG PERSYARAT USIA MINIMAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan perdebatan konstitusional karena mengubah penafsiran Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan tersebut memperbolehkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah hasil pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi serta melakukan eksaminasi terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari teori penafsiran hukum, prinsip konstitusionalisme, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran konstitusional yang bersifat ekstensif terhadap syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Penafsiran tersebut mencerminkan kebijakan hukum yudisial yang berorientasi pada perlindungan hak politik dan keadilan substantif, serta menunjukkan penerapan judicial activism dalam praktik pengujian undang-undang. Namun demikian, dalam perspektif konstitusionalisme, penafsiran yang melahirkan norma baru tersebut menimbulkan persoalan mengenai pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kepastian hukum, sehingga memperlihatkan adanya dilema konstitusional antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan konsistensi desain kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: