PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUAN NON-LOGAM DI WILAYAH GERUNG, LOMBOK BARAT (STUDI KASUS DI RESKRIMSUS POLDA NTB)

NURZAKIYAH, NURZAKIYAH (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUAN NON-LOGAM DI WILAYAH GERUNG, LOMBOK BARAT (STUDI KASUS DI RESKRIMSUS POLDA NTB). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana pertambangan tanpa izin, dan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Ditreskrimsus Polda NTB), serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penanganan tindak pidana pertambangan batuan non-logam tanpa izin di wilayah Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait pertambangan tanpa izin telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pertambangan ilegal. Proses penegakan hukum oleh Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain faktor sosial masyarakat yang masih belum paham atas kebijakan peraturan izin pertambangan, faktor ekonomi, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menekan terjadinya tindak pidana pertambangan batuan non-logam tanpa izin.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: