EFEKTIVITAS KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN NOTARIS (STUDI DI KOTA MATARAM)

BAIQ, SILVIA YUSTIARI (2025) EFEKTIVITAS KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN NOTARIS (STUDI DI KOTA MATARAM). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengawasan Notaris, dan bagaimana efektifitas Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengawasan Notaris di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, dengan pendekatan Konseptual(conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Kasus (case approach) dan Pendekatan Sosiologi Hukum(case sociology of Law) . Metode dan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan menggunakan Analisa data deskripsi kualitatif, Jenis Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Teknik Analisa Data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa; Majelis Pengawas merupakan badan penting perpanjangan tangan pemerintah yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tugas Notaris. Keberadaan MPD dalam memeriksa Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik notaris atau dugaan pelanggaran jabatan notaris bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan Notaris dalam pelaksanaan tugas, tetapi untuk menjamin pelaksanaan tugas Notaris berada pada jalur yang benar, sebagaimana yang diatur dalam UUJN dan Permenkumham No. 15 Tahun 2020, dan MPD Kota Mataram dalam ini menjalankan kewenangan pembinaan dan Pengawasan melalui Pemeriksaan terhadap Notaris terkait 2 (dua) hal yaitu terhadap Notaris yang mendapat aduan dari masyarakat, dan protokol Notaris yang diadakan setiap tahun telah berjalan efektif berdasarkan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Notaris sebagai evaluasi kinerjanya dan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris NTB. Sedangkan kendala hukum dimana kewenangan terbatas pada pemeriksaan dan rekomendasi sanksi dan penegak hukum akan komitmen tugas majelispun mempengaruhi efektifitas pemeriksaan Notaris. Sehingga dilakukan berbagai upaya dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitas melalui pendidikan dan latihan, kerjasama dengan lembaga lain serta penggunaan teknologi.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: