PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR AGRARIA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

SAMSUL, IHSAN (2025) PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR AGRARIA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Text
Cover-Dapus SAMSUL IHSAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Tipologi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah nelayan Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan dan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah bagi nelayan di Indonesia dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, Metode yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif yang mengkaji putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korupsi agraria di sektor nelayan adalah ironi keadilan yang meresahkan, di mana kelemahan regulasi dan kerentanan nelayan menjadi celah bagi penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, hingga manipulasi dokumen, yang akhirnya menghambat program sertifikasi tanah. Analisis putusan Pengadilan Tipikor Mataram menunjukkan inkonsistensi penegakan hukum dan minimnya pemulihan hak korban, bahkan terkadang memperkuat impunitas. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan sistem peradilan pidana yang komprehensif, bergeser dari sekadar menghukum pelaku menjadi fokus pada pemulihan hak korban melalui reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, pengawasan ketat, dan pemberdayaan nelayan, agar keadilan substantif benar-benar terwujud dan martabat mereka tidak lagi tergerus.Korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah nelayan merampas janji keadilan agraria dan kepastian hukum, mengubah program mulia seperti PRONA dan SEHAT menjadi ladang pungutan liar yang merugikan masyarakat rentan. Untuk mewujudkan keadilan substantif, pembaharuan sistem peradilan pidana harus berfokus pada pemulihan hak korban, bukan sekadar penghukuman pelaku. Ini menuntut reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, pengawasan ketat, dan pemberdayaan nelayan agar hak-hak konstitusional dan martabat mereka benar-benar terlindungi sesuai amanat UUD 1945 dan UUPA.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: