KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KEPALA DESA (STUDI DI DESA RANGGAGATA, KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

PENDI, BAGUS DIPAYANA (2025) KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KEPALA DESA (STUDI DI DESA RANGGAGATA, KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal kinerja Kepala Desa agar sesuai dengan peraturan PerundangUndangan terkhususnya di Desa Rangaggata.Untuk mengetahui kewenangan dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal jalannya Pemerintahan di Desa, Serta untuk mengetahui fakor kendala dalam Pemerintahan di Desa Ranggagata. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah yaitu sangat minimnya pemyelenggaraan diskusi oleh Badan Permusyawaratan Desa selaku wadah penampung aspirasi yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 yang setiap Pasalnya membahas terkait kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat. Dengan tidak optimalnya komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rangaggata dengan masyarakat Desa tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam penyerapan aspirasi masyarakat. seolah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya dikarenakan kurangnya pengetahuan anggotanya bagaimana pentinya tugas mereka dalam mengemban tugas sebagai lembaga perwakilan masyarakat Desa sebagaimana di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2016. Dengan kriteria pengawasan kinerja terhadap Kepala Desa di Desa Ranggagata belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Rangaggata. Badan Permusyawaratan Desa seharusnya dapat melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa maupun peraturan Desa, terutama sekali dalam pelaksanaan pengawasan terhadap APBDesa dan RPJMDesa yang menjadi daerah rawan terhadap penyelewengan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: