PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) OLEH PEMERINTAH INDONESIA (Studi Kasus Disnakertrans NTB)

ERLIN, ERLIN (2025) PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) OLEH PEMERINTAH INDONESIA (Studi Kasus Disnakertrans NTB). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB. Migrasi tenaga kerja ke luar negeri merupakan fenomena yang cukup dominan di NTB karena faktor ekonomi, ketimpangan upah, serta terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah asal. Kondisi tersebut menempatkan PMI pada posisi rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 40 Tahun 2019 tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan secara menyeluruh sejak pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disnakertrans NTB telah melaksanakan perlindungan dalam tiga tahap utama. Pada tahap pra-penempatan, perlindungan dilakukan melalui verifikasi dokumen, pelatihan keterampilan, dan sosialisasi mengenai prosedur penempatan resmi. Pada masa penempatan, perlindungan dilakukan melalui pengawasan, pendataan, serta koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di luar negeri. Sedangkan pada tahap purna penempatan, perlindungan diwujudkan melalui pemulangan, reintegrasi sosial, serta pemberdayaan mantan PMI agar tetap produktif di daerah asal. Namun, pelaksanaan perlindungan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain minimnya kesadaran masyarakat, maraknya PMI nonprosedural, terbatasnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kualitas layanan LTSA, penguatan koordinasi lintas sektor, serta strategi sosialisasi yang lebih masif agar perlindungan terhadap PMI asal NTB dapat berjalan lebih optimal.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: