ANALISIS NETRALITAS ASN PADA PILKADA TAHUN 2024 (STUDI KASUS DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)

HABIBA, MAESARAH (2025) ANALISIS NETRALITAS ASN PADA PILKADA TAHUN 2024 (STUDI KASUS DI KABUPATEN LOMBOK UTARA). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHEK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berlangsung secara adil dan berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat netralitas ASN pada Pilkada tahun 2024 dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seorang ASN bersikap tidak netral dan untuk mengetahui bagaimana upaya pengawasan dan penegakan Hukum Bawaslu Lombok Utara. Metode penelitian yang digunkan adalah hukum empiris yaitu merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana berkerjanya hukum dalam masyarakat, dengan menggunakan pendekatan perunduang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat netralitas ASN masih tergolong rendah. Terdapat 13 kasus pelanggaran netralitas yang ditemukan oleh Bawaslu, sebagian besar berupa keterlibatan ASN dalam aktivitas politik secara terbuka maupun melalui media sosial. Faktor utama yang memengaruhi pelanggaran ini adalah rendahnya pemahaman terhadap regulasi netralitas, lemahnya pengawasan internal, dan belum tegasnya implementasi sanksi dari instansi berwenang. Bawaslu sendiri hanya memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pelaporan, sementara pemberian sanksi menjadi tanggung jawab KASN, BKN, atau pejabat pembina kepegawaian. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi untuk meningkatkan netralitas ASN perlu melibatkan edukasi, penguatan koordinasi, serta pengawasan partisipatif dari masyarakat. Dengan demikian, menjaga netralitas ASN memerlukan sinergi yang kuat antara lembaga penyelenggara pemilu, instansi pemerintah, dan masyarakat guna menjamin penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: