PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( DPMPTSP ) (Studi Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik)

Sri, Lela Fitri (2024) PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( DPMPTSP ) (Studi Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (798kB) \| Request a copy
	Text BAB V- LAMPIRAN-1.pdf Download (1MB)
	Text (similarity check) cek plagiasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Dalam PERBUP Lombok Tengah No 35 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, terjangkau dan transparan. Penyelenggaraan MPP ini berada dibawah naungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan pada penelitian ini terfokus pada pelayanan perizinan pada DPMPTSP melalui inovasi Mal Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan perizinan pada DPMPTSP melalui inovasi Mal Pelayanan Publik Lombok Tengah dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang dimana hasil penelitiannya didapatkan dari hasil wawancara bersama kepala dinas, sekretaris dinas, manajer MPP, staf DPMPTSP, petugas pelayanan, dan pemohon izin. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa implementasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui inovasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari analisa peneliti menggunakan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang bagus antara penyelenggara dengan pemohon izin yang dilakukan dengan sosialisasi baik secara online maupun offline. Sumber daya manusia yang mencukupi dalam menjalankan pelayanan hanya saja setelah satu tahun berjalan mengalami hambatan kurangnya SDM karena meningkatnya pengunjung. Disposisi yang jelas dengan standar yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.Struktur birokrasi yang telah ditetapkan akan mempermudah proses pelayanan perizinan karena berjalan sesuai SOP yang telah di tentukan. Kombinasi dari keempat aspek tersebut menjadikan implementasi pelayanan perizinan dapat dijalankan dengan semestinya. Keempat indikator tersebut juga sudah termasuk kedalam faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dalam pengimplementasian kebijakan ini juga terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi yakni: Informasi awal, Proses perizinan, Pelayanan pelanggan, Keamanan, Evaluasi. Keywords: Implementation, Services, Licensing

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: