TINJAUAN YURIDIS AKAD MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000

ANI, ARMIATI (2025) TINJAUAN YURIDIS AKAD MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara yuridis akad murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada kepatuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Akad murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling dominan dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah dan kerangka hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah, fatwa DSN-MUI, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan akad murabahah di perbankan syariah Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, regulasi OJK, dan terutama Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Meskipun fatwa ini tidak mengikat secara hukum, ia menjadi pedoman normatif dan rujukan utama bagi kepatuhan syariah, serta sering menjadi dasar regulasi lain. Kepatuhan terhadap fatwa ini sangat penting untuk menjaga integritas syariah dalam praktik murabahah. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah memiliki kekuatan hukum dan wewenang yang sangat signifikan, meskipun fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan peraturan formal. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah dalam semua transaksi murabahah dan sebagai landasan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam menegakkan peraturan perbankan syariah. Dengan demikian, fatwa ini berfungsi sebagai standar kepatuhan syariah yang harus dipatuhi oleh semua anggota industri perbankan syariah Indonesia. Tujuan dari fatwa hukum ini adalah untuk menjadi landasan bagi hukum non-tekstual (hukum syariah) dan sebagai pedoman normatif yang diikuti negara dalam sistem hukum positifnya.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: