TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGGUNGAN

SULIHALIZA, SULIHALIZA (2024) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGGUNGAN. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III.pdf Download (4MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (533kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (532kB)
	Text (Similarity Check) proposal skripsi ija (1) (1)-2.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (699kB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam eksekusi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam proses lelang eksekusi. Jenis penelitiam ini menggunakan metode penelitian normatif. Dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap apa yang telah dikonsepkan dalam peraturan perundang-undangan atau norma dan kaidah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, memberikan perlindungan hukum kepada debitur terbatas pada larangan kepemilikan objek hak tanggungan oleh kreditur yakni, janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji batal demi hukum, perlindungan bagi debitur bahwa penjualan objek hak tanggungan dilakukan dengan cara pelelangan secara terbuka dan hak debitur untuk diberikan sisa hasil penjualan, memberikan perlindungan kepada debitur bahwa diperbolehkan kepada debitur untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan apabila mendapat keuntungan yang lebih dilakukan secara bersama-sama dengan persetujuan kreditur. Dan juga terkait dengan pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, seperti pada Pasal 2 ayat (2) sebagai penyimpangan atas Pasal 2 ayat (1), kemudian Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e, Pasal 12 dan Pasal 22, serta adanya Pembinaan, Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (reconditioning), Penataan kembali (restructuring), yang akan dilakukan oleh pihak bank(kreditur) sebelum menempuh langkah selanjutnya atau sebelum melakukan eksekusi jaminan.Tahapan-tahapan lelang eksekusi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sendiri terdiri dari 3 (tiga) tahapan ketentuan dari Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b yaitu (1). Parate executie, (2). Tittle executorial, dan (3). Penjualan dibawah tangan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: