PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019(Studi Kasus di Lombok Tengah)

ENDAH, MAHARANI (2020) PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019(Studi Kasus di Lombok Tengah). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text SKRIPSI bab 1-3.pdf Download (673kB)
	Text BAB IV1.pdf Download (482kB)
	Text BAB V.pdf Download (495kB)

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 dan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, data primer adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara pencatatan, pengumpulan-pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 dilihat dari 3 aspek yaitu menerima laporan, memeriksa laporan dan merekomendasikan pelanggaran administrasi. a). Bawaslu Nusa Tenggara Barat dalam menerima laporan pelanggaran pemilu dapat dilihat dari 2 indikator yaitu pelanggaran administrasi pemilu dengan 3 dugaan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan terjadinya kesalahan terkait administrasi pemilu hanya satu dugaan temuan oleh Bawaslu NTB sendiri. b). Memeriksa laporan dapat dilihat dari 3 indikator yaitu mengkaji isi laporan apakah sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran dan pemeriksaan terhadap laporan serta melakukan investigasi melakukan tindakan hukum yaitu, mengklarifikasi mencari bukti-bukti dan mengkaji kebenaran laporan pelanggaran administrasi. c). Merekomendasikan pelanggaran administrasi dilihat dari tiga aspek yaitu pengawasan tindak lanjut temuan dengan melakukan langkah strategis sesuai dengan prosedur dan pola yang diatur, urgensi pengawasan dan laporan pelanggaran, meregistrasi pelanggaran administrasi pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan memutuskan pelanggaran administrasi dan pemberian sanksi bila terbukti melakukan pelanggaran. Faktor-faktor yang mempegaruhi pengawasan Provinsi NTB dalam aspek menangani pelanggaran administrasi Pemilu Bawaslu NTB dapat dilihat dari 2 aspek yaitu faktor penghambat dari dalam organisasi masih kurangnya SDM dan kurangnya pengawas pemilu dan penghambat dari luar organisasi kurangnya kesadaran masyarakat ikut serta dan ambil andil dalam melakukan pengawasan dan pelaporan jika ditemukan pelanggaran pada pemilu, kesalahan atau penyimpangan anggota organisasi tidak terjadi pada Bawaslu dan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu terjadi pada tiga pelanggaran menyangkut pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu dan pelanggaran hukum lainnya.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: