IMPLEMENTASI ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT )

LUKMANUL, HAKIM (2024) IMPLEMENTASI ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT ). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER,ABSTRAK,BAB I DAN BAB V.pdf Download (1MB)
	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Skripsi ini membahas tentang implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi dalam proses Penerbitan Sertifikat Tanah Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Asas Kontradiktur Delimitasi adalah proses penetapan dan pemasangan tanda-tanda batas tanah dengan persetujuan dan kesepakatan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan dikemudian hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Asas Kontradiktur Delimitasi dalam proses Penerbitan Sertifikat Tanah dan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang dapat menjadi hambatan atau kendala dalam Pengimplementasian Asas ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif dan Empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus dan pendekatan sosiologis, sedangkan teknik dan alat pengumpulan data yaitu dengan observasi, studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa Pegawai Kantor Pertanahan, beberapa dari pemohon Penerbitan Sertifikat Tanah dan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukan bahwa meskipun Asas ini sudah diwajibkan dalam berkas persyaratan permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, namun dilapangan masih ada saja ditemukan pemohon yang tidak memasang tanda-tanda batas bidang tanahnya saat sebelum proses pengukuran dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan. Sedangkan kendala dalam pengimplementasian asas ini adalah tidak hadirnya para pihak yang berkepentingan saat penetapan dan pemasangan tanda batas, pemohon tidak memasang tanda batas atau patok, bergesernya tanda batas atau patok oleh ulah oknum atau karena faktor alam, dan pada surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan, surat tersebut dianggap hanya sebagai formalitas untuk melengkapi berkas permohonan oleh karena itu kerap kali pemohon atau masyarakat sendiri yang menandatanganinya tanpa komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang berkepentingan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: