PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: (STUDI DI BP2MI NUSA TENGGARA BARAT)

Lalu, Muhammad Andre (2024) PERAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: (STUDI DI BP2MI NUSA TENGGARA BARAT). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text 01 COVER ABSTRAK BAB I DAN BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 02 COVER - DAFUS.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text (Similarity Check) Lalu Muhammad Andre 2.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, dan faktor penghambat Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB dalam memberikan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan yang mengatur Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pelindungan yang diberikan meliputi 3 jenis yaitu sebelum, selama, dan setelah bekerja. Peran BP2MI NTB dalam memberikan pelindungan juga menjadi 3 jenis. Pelindungan sebelum bekerja terdiri dari pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitasi pemenuhan hak calon PMI, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan PMI, serta pembinaan dan pengawasan. Pelindungan selama bekerja yang diberikan Kementrian Luar Negeri kepada BP2MI yang ditunjuk untuk memfasilitasi pengaduan PMI yang bermasalah di luar negeri. Pelindungan setelah bekerja terdiri dari fasilitasi kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal, rehabilitasi sosial dan reintegrasi, serta pemberdayaan PMI dan keluarganya. BP2MI NTB memiliki 2 faktor penghambat yaitu faktor internal yang menjadi penghambat BP2MI NTB yaitu keterbatasan anggaran dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor eksternal yaitu kurangnya kolaborasi dengan pemerintah daerah, kurangnya pengetahuan PMI tentang pemberangkatan secara resmi, dan kurangnya informasi PMI mengenai lowongan pekerjaan di luar negeri.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: