PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA TELAAH PUTUSAN PERKARA NOMOR 40/PDT.G/2017/PN.Rbi

HERWANSYAH, HERWANSYAH (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA TELAAH PUTUSAN PERKARA NOMOR 40/PDT.G/2017/PN.Rbi. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER, ABSTRAK, BAB I DAN BAB V_HERWANSYAH_NIM 2020F1A049_ILMU HUKUM.pdf Download (668kB)
	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_HERWANSYAH_NIM 2020F1A049_ILMU HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text (similarity check) Herwansyah 3.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (910kB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah milik yang menghadapi masalah terbitnya sertifikat ganda, dengan telaah khusus pada Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Rbi. Tujuan dari penelitian ini, adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalis perlindungan hukum terhadap penguasaan dan pemilikan hak atas tanah terhadap terbitnya sertifikat. 2) Untuk mengetahui dan meganalisi perlindungan hukum bagi pemegang hak dalam putusan Pengadilan nomor/40/PDT.G/2017/PN Rbi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan perlindungan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap terbitnya sertifikat ganda atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Dalam hukum perdata, pelanggaran ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Dalam hukum pidana, dikenakan hukuman sesuai Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa diselesaikan sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara jo. Pasal 25 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman. 2) Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bersertifikat ganda ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, yang mengacu pada Pasal 1917 KUH Perdata tentang prinsip ne bis in idem atau res judicata. Putusan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Tergugat. Dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga perlindungan hukum ini melindungi tergugat jika penggugat mencoba mempermasalahkan tanah tersebut di kemudian hari.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: