IMPLIKASI HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DALAM PERKAWINAN ANTAR KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

M., MALIK NADOWA (2024) IMPLIKASI HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DALAM PERKAWINAN ANTAR KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER, ABSTRAK, BAB I DAN BAB V.pdf Download (1MB)
	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text (similarity cehck) Skripsi Nadowa.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana perkawinan tersebut adalah bentuk "perikatan" antara seorang pria dan seorang wanita. Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Normatif yaitu “hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (Law in Books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas”. Berdasarkan Undang-Undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi. Penentuan wali anak dalam perkawinan antar kewarganegaraan tidak memiliki kriteria khusus harus kepada ibu atau ayah setelah terjadinya perceraian, namun pada umumnya anak-anak yang masih kecil apalagi masih dalam masa menyusui hak perwalian oleh hakim akan dominan diberikan kepada ibu. Impikasi hukum terhadap Pembagian harta besama (harta gono gini) dalam perceraian antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinanan sebagainana dirubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu Pasal- Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 117, 120, dan Pasal 1365 KUHPerdata.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: