UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERANGKAT DESA DI PTUN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 25/G/2019/PTUN. MTR JO.NOMOR: 199/B/2019/PT.TUN.SBY)

Jumawal, Jumawal (2024) UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERANGKAT DESA DI PTUN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 25/G/2019/PTUN. MTR JO.NOMOR: 199/B/2019/PT.TUN.SBY). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text BAB II_merged.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB I _ III.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (501kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text JUMAWAL fix 29%.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pertentangan antara perangkat Desa dengan Kepala Desa yang berujung pada munculnya sengketa yang terjadi di Desa Setanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sengketa berakhir dengan keluarnya Putusan Nomor. 25/G/2019/PTUN.Mtr Jo. Nomor : 199/B/2019/PT.TUN.Sby. Dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan bagi para penggugat merupakan keputusan yang sangat merugikan mereka karena barakibat pada kehilangan pekerjaan dan kehilangan gaji/tunjangan yang biasa diterima. Selain itu, Keputusan Kepala Desa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan memahami paradigma penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 2) untuk mengetahui dan memahami upaya administratif penyelesaian sengketa Perangkat Desa di PTUN terkait Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.Mtr Jo Nomor: 199/B/2019/PT.TUN.Sby. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan dan pengambilan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis data kualitatif, dimana penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), selanjutnya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan yang akan semakin mudah dipahami. Dari hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Sejak diterbitkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memunculkan paradigma bahwa pengaturan upaya administratif menghendaki penyatuan sistem peradilan administrasi dengan upaya administratif; 2) Upaya administrasi yang difahami dan dijalankan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya dalam Putusan Nomor: 25/G/2019/PTUN.MTR Jo. Nomor: 199/B/2019/PT.TUN.SBY terkait penyelesaian sengketa Perangkat Desa di Desa Setanggor Selatan ternyata berbeda satu sama lain. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Perangkat Desa itu bersifat wajib atau sebuah pilihan. Kata Kunci: Upaya administratif, sengketa Perangkat Desa, PTUN

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: