KEWENANGAN BHABINKAMTIBMAS POLRI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA SECARA RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI DESA DASAN TAPEN, KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT)

ROZALDI, SAFRON (2024) KEWENANGAN BHABINKAMTIBMAS POLRI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA SECARA RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI DESA DASAN TAPEN, KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB-3.pdf Download (2MB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text BAB 5 Lampiran.pdf Download (744kB)
	Text (similarity check) Turnitin - SAFRON ROZADI.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kewenangan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan Perkara secara Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Dasan Tapen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat serta untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan Perkara secara Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Desa Dasan Tapen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Wewenang bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan perkara pidana masyarakat di Desa Dasan Tapen, Kec. Gerung yaitu untuk Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas, Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan dengan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan, Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang menimbulkan perpecahan atau mengancam Persatuan dan Kesatuan bangsa. Bahwa penerapan mekanisme Keadilan Restoratif atau Restorative Justice di Desa Dasan Tapen oleh Bhabinkatibmas diterapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021. Dilihat dari bagaimana penerapan mekanisme Keadilan Restoratif itu sendiri diterapkan ke dalam masyarakat dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Terhadap perkara pidana apa saja mekanisme Keadilan Restoratif itu dapat diterapkan dan bagaimana tata cara penerapan Keadilan Restoratif itu dilaksanakan. Jumlah Perkara dari hasil laporan masyarakat di Polsek Gerung selama 3 ( Tiga ) tahun terakhir dari tahun 2021-2023 yang terungkap rata-rata selesai. Terjadi penurunan angka di tahun 2022 yaitu 2 kasus dan terjadi penaikan angka pada tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu dari 2 kasus menjadi 3 kasus.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: