TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN PASIEN PENGGUNA KARTU BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (STUDI DI RSUD KABUPATEN BIMA)

NURMAWADDAH, NURMAWADDAH (2024) TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN PASIEN PENGGUNA KARTU BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (STUDI DI RSUD KABUPATEN BIMA). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III.pdf Download (6MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (2MB)
	Text (Similarity Check) Nurmawaddah 3.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian prosedur penanganan pasien BPJS berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan bertujuan untuk mengetahui implementasi penanganan dan faktor penghambat pelaksanaan penerapan pasien dengan jaminan BPJS. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Normatif-Empiris, dengan menggunakan metode penelitian ini maka bisa menggabungkan unsure normatif dengan penambahan data atau unsur-unsur empiris. Hal ini disebabkan oleh peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan sumber hukum tertulis lainnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Prosedur penanganan pasien BPJS berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS. prosedur penanganan pasien BPJS Pelayanan gawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya yang diatur Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama maupun tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di berikan fasilitas sesuai dan tidak dibedakan antara pasien kepesertaan BPJS Kesehatan dengan pasien umum. (2) Implementasi penanganan pasien dengan jaminan BPJS di RSUD Bima.Pasien yang rawat inap menggunakan Kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan semua fasilitas yang sudah dijelaskan diatas maka harus membayar iuran setiap bulan sesuai kelas masing-masing, sehingga kedepannya tidak terjadi apa yang ditakutkan. Pada saat pengguna kartu BPJS Kesehatan telat atau terdapat tunggakan membayar iuran tersebut maka pasien tidak mendapatkan semua fasilitas dan tidak bisa dilayani oleh pihak rumah sakit dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan, apabila pasien membayar semua tunggakan tersebut atau ada persetujuan dari Direktur rumah sakit untuk melayani pasien dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan maka pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan kelas Kartu BPJS Kesehatan tersebut.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: