UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi Kasus Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat)

LALU, AGUNG GDE BHUWANA HN (2024) UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi Kasus Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III_LALU AGUNG GDE BHUWANA HN _NIM 618110229_ILMU HUKUM_OK.pdf Download (4MB)
	Text BAB IV_LALU AGUNG GDE BHUWANA HN _NIM 618110229_ILMU HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN_LALU AGUNG GDE BHUWANA HN _NIM 618110229_ILMU HUKUM.pdf Download (1MB)
	Text (Similarity Check) SKRIPSI LALU AGUNG GDE BHUWANA HN_PLAGIASI 5.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (729kB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat dan untuk Mengetahui dan menganalisis Apa saja hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Illegal logging di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Upaya Pemerintah dalam Penegakan hukum terhadap kerusakan hutan yang dilakukan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat, belum maksimal di sebabkan masih banyak terjadinya kerusakan hutan yang ada diwilayah Sesaot, faktor yang menjadi kurangnya penegakan hukum yang terjadi diwilayah Sesaot antara lain: pertama kurangnya porsenil yang sangat tidak sebanding dengan luas wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat, kedua kurangnya kesadaran dari masyarakat diwilayah Sesaot yang tidak memikirkan akan dampak dari kerusakan hutan. (2) Hambatan-Hambatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Illegal logging di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat yaitu personil yang belum memadai, kurang pahamnya masyarakat tentang arti pentingnya hutan, kurang pahamnya masyarakat akan aturan kehutanan, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terpeliharanya hutan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: