PENERAPAN GOOD GOVERNANCE GUNA PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Studi Kasus Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)

ANANDI, REZKI (2023) PENERAPAN GOOD GOVERNANCE GUNA PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Studi Kasus Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text BAB IV ANANDI REZKI.pdf Restricted to Repository staff only Download (472kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN ANANDI REZKI.pdf Download (1MB)
	Text (similarity Check) SKRIPSI FINAl AR.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (965kB) \| Request a copy
	Text SKRIPSI ANANDI COVER-BAB III.pdf Download (1MB)

Abstract

Paradigma pembangunan pemerintah Kabupaten Bima yang mengabaikan harapan masyarakat. Bima ramah selama dua periode tidak pernah ada langkah konkrit dan realisasi pembanguan. Implementasi pembangunan yang berkelanjutan selama dua periode ditimbun dalam wacana, kebijakan publik yang tidak deliberatif, tatanan sosial tidak efisien semakin hari, ketegangan sosial terus menjadi headline yang mengisi ruang publik, sementara masyarakat masih tidak terpenuhi kebutuhan dasar untuk mengakses dan menikmati pembangunan. Konsep good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan jasa pelayanan servis yang baik yang biasa disebut governance (pemerintah atau kepemerintahan). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Good Governance Guna Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dilihat dari partisipasi masyarakat yang melakukan gotongroyong memperbaiki jalan secara swadaya tanpa ada paksaan dari orang lain. Transparansi Pemerintah Kabupaten Bima dalam tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance ditandai dengan pembangunan infrastruktur jalan masih belum maksimal dilakukan. Keterbukaan informasi publik atau transparansi Pemerintah dibutuhkan agar masyarakat mudah mengakses dan informasi yang akan diakses oleh pihak yang berkepentingan harus memadai sehingga dapat dipahami dan dipantau. Kata Kunci : Penerapan, Good Governance, Infrastruktur Jalan

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: