KAJIAN YURIDIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

ADNAN, MUKSIN (2023) KAJIAN YURIDIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text Cover, BAB I-BABIII.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only until December 2023. Download (637kB) \| Request a copy
	Text 3. BAB V- LAMPIRAN.pdf Download (167kB)
	Text (similarity check) 4. Turnitin.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Tesis ini berjudul “Kajian Yuridis Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024”. Penelitian di fokuskan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilakukan serentak tahun 2024 di 37 Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota di 514 Kabupaten/Kota. Pada tahun yang sama juga akan dilakukan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tahun 2024. Berdasarkan gambaran tersebut permasalahan yang ingin dibedah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Terkait sistem pengaturan pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. (2) Mengkaji secara yuridis tentang peluang dan tantangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024.Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sosiologis (sosio legal), dan pendekatan kasus (case approach) menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Sistem pengaturan tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang terdiri atas persiapan dan penyelenggaraan telah secara rinci diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang�Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun masih terdapat disharmonisasi beberapa ketentuan yang berkaitan pembentukan Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024 memiliki peluang baik dari egulasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis, sarana dan prasrana yang memadai, anggaran yang cukup dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan kesiapan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP. Sedangkan tantangan yang ada seperti disharmonisasi regulasi, sarana dan prasarana di daerah-daerah rawan bencana, anggaran di berbagai daerah tidak cukup untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan irisan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah decara serentak di Tahun 2024

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: