TINJAUAN YURIDIS SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

DEDENSYAH, PUTRA (2023) TINJAUAN YURIDIS SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - BAB III...pdf Download (3MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text BAB V - LAMPIRAN.pdf Download (4MB)
	Text SKRIPSI DEDENSYAH PUTRA ACC (1).docx.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam penelitian ini adalah Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung di dalam al-Quran maupun Al-Hadits. Kedua sumber hukum Islam tersebut hanya menyebutkan istilah khamar. Tetapi dalam teori ilmu ushul fiqih, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumannya, maka bisa di selesaikan melalui metode qiyas atau anologi hukum. Maka narkotika keberadaannya disamakan dengan khamar. Sedangkan orang-orang yang dapat menentukan hukum qiyas adalah ulama yang memiliki pengetahuan luas dan memenuhi persyaratan lainnya sehingga mampu menetapkan suatu hukum yang benar. Pelaku pidana anak maka penerapan hukuman tidak dapat diterapkan seutuhnya seperti halnya orang dewasa. Orang yang dapat di jatuhi hukuman adalah orang yang telah masuk pada ketentuan baligh yang berarti telah cakap umur dan mampu untuk memahami apa yang dimaksud dengan larangan dan hukum mengenai perbuatan yang dilakukannya. Orang yang seperti ini dinamakan mukallaf, yang dianggap mampu bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta pertangungjawaban. Hukuman yang dapat dijatuhkan pada anak adalah hukuman ta’zı̅r, hal ini berdasarkan pada adanya unsur subhat, yang menjadi illat-nya adalah tidak adanya nash yang menunjukkan secara langsung mengenai penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap anak dibawah umur, selain itu juga berdasarkan pada tidak termasuk seorang anak dalam kategori mukallaf, sehingga dalam penjatuhan pidana dan pemidanaan menjadi samar, apakah anak dijatuhkan pidana, dijatuhkan tindakan yang bersifat edukatif, atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukuman ta’zı̅ r diterapkan tidak secara defenitif, melainkan melihat situasi dan kondisi, serta bagaimana perbuatan jarı̅mah terjadi, kapan tindak pidana itu di lakukan, siapa pelaku tindak pidananya, dan sanksi apa yang pantas dijatuhkan demi menjamin ketentraman atau kemaslahatan umat.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: