TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) OLEH PERUSAHAAN DITENGAH WABAH COVID-19 (STUDI KASUS DI CV. AQUAKU JAYA DOMPU)

Muhammad, Fajrin Muharamin (2023) TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) OLEH PERUSAHAAN DITENGAH WABAH COVID-19 (STUDI KASUS DI CV. AQUAKU JAYA DOMPU). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III_MUHAMMAD FAJRIN MUHARAMIN_NIM 618110152_ILMU HUKUM.pdf Download (4MB)
	Text BAB IV_MUHAMMAD FAJRIN MUHARAMIN_NIM 618110152_ILMU HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (508kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN_MUHAMMAD FAJRIN MUHARAMIN_NIM 618110152_ILMU HUKUM.pdf Download (650kB)
	Text (similarity check) MUHAMMAD FAJRIN REVISI (1).docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi covid-19 serta cara penyelesaian PHK pada masa pandemi covid-19 di CV.Aquaku Jaya Dompu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hukum Normatif Empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus (Case Approach), sumber data primer dan sumber data sekunder serta analisi bahan hukum menggunakan dekriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV. Aquaku Jaya Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi covid-19 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu dengan alasan efisiensi karena pertama cv.aquaku jaya dompu melakukan phk di masa pandemi covid-19 dikarenakan turunnya omset pemaukan perusahaan, kerugian yang terjadi pada perusahaan sehingga tidak dapat lagi memberikan upah kepada karyawan sesusai pendapatan sebenarnya. Kedua, dihapusnya ketentuan Pasal 152 diganti dengan pasal-pasal yang lebih memudahkan proses PHK. Ketiga, pengaturan tentang kompensasi atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak. Serta, keempat alasan perusahaan dan perkerja terkait PHK dan mekanisme perundingan dan penetapannya. Bahwa sejak adanya putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maka kedudukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku dengan sifat inkonstitusional bersyarat. Penyelesaian PHK pada masa covid-19 di Dinas Tenaga Kerja yaitu dengan jalur non litigasi dengan cara mediasi yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata kerja Mediasi dan mediasi yang dilakukan selama pandemi covid-19 harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: