KEDUDUKAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NTB DALAM MENGAWASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE (Studi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB)

JUNAIDIN, JUNAIDIN (2023) KEDUDUKAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NTB DALAM MENGAWASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE (Studi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III.pdf Download (5MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (850kB)
	Text (Similarity Check) JUNAIDIN 3.doc.pdf Restricted to Repository staff only Download (962kB) \| Request a copy

Abstract

Penyelenggara pemerintahan yang bersih dan efektif telah mejadi tuntutan masyarakat yang selama ini hak-hak sipil mereka kurang memperoleh perhatian dan pengakuan secara layak. Sebelum ada Komisi Ombudsman Nasional pengaduan pelayanan publik hanya disampaikan kepada instansi yang dilaporkan dan penegakannya sering dilakukan oleh pejabat yang dilaporkan sehingga masyarakat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia 37 Tahun 2008, Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara dan pemerintah baik dipusat maupun didaerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Ombudsman RI Perwakilan NTB dalam mewujudkan prinsip good govenance dan clean governance, dan untuk menegetahui bagaimana peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB dalam proses pengawasan pelayanan publik di Daerah NTB. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan Sosiologis. Tekhnik pengumpulan bahan hukum adalah buku-buku hukum dan karangan ilmiah, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan judul yang diteliti, observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian penelitian menunjukan bahwa (1) Maka secara kelembagaan perwakilan Ombudsman di daerah mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman yang berkedudukan di Ibukota Negara RI. Demikian juga dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya memiliki fungsi yang sama dengan Ombudsman Republik Indonesia. (2) Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB dalam pengawasan pelayanan publik di Dearah NTB merujuk kepada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa Ombudsman merupakan salah satu lembaga pengawas eksternal selain pengawasan masyarakat dan pengawasan DPR/DPRD yang berhak untuk melakukan pengawasan pelayanan publik.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: