PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI KORBAN PADA TRANSAKSI E-COMMERCE (STUDI KASUS DI POLDA NTB)

Idham, Khalid (2022) PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI KORBAN PADA TRANSAKSI E-COMMERCE (STUDI KASUS DI POLDA NTB). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III_IDHAM KHALID_NIM 616110027_ILMU HUKUM.pdf Download (3MB)
	Text BAB IV_IDHAM KHALID_NIM 616110027_ILMU HUKUM.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN_IDHAM KHALID_NIM 616110027_ILMU HUKUM.pdf Download (217kB)
	Text (similarity check) IDHAM KHALID (2).docx (3).pdf Restricted to Repository staff only Download (993kB) \| Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) ntuk mengetahui penegakan hukum kejahatan e-commerce kepolisian NTB, 2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum korban e-commerce yangdilakukan Polda NTB. 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan penegakan hukum korban e-commerce yang dilakukan Polda NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), 2) Pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data yang digunakan adalah: 1) jenis data primer yaitu data dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi oleh peneliti, 2) Jenis data sekunder yaitu data yang biasanya digunakan sebagai data awal atau pembanding. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1) teknik wawancara (interview), 2) Studi kepustakaan. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara e- commerce dapat dilakukan dengan cara melaporkannya kepada penegak hukum (polisi). Penegak hukum akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol (IP Address) yang tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Dasar hukum untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, sedangkan jika dijerat menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2) Perlindungan hukum bagi konsumen korban e- commerceadalah dikatakan perjanjian baku karena klausula tersebut tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak lainya. Take it or leave it menjadi pilihan bagi pihak dalam perjanjian ini, serta cenderung merugikan pihak yang kurang dominan. 3) Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana e- commerce adalah dalam mengetahui posisi atau keberadaan pelaku penipuan dan untuk membuka data nasabah penipuan karena terkait rahasia perbankan, serta alat bukti yang kerap sulit dicari.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: