EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANNYA DI ERA OTONOMI DAERAH 2020 (Studi Kasus Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima)

AHMADIN, AHMADIN (2022) EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANNYA DI ERA OTONOMI DAERAH 2020 (Studi Kasus Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III.pdf Download (3MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (500kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (2MB)
	Text SIMULARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (809kB) \| Request a copy

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa diharapkan menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik melalui pelaksanaan fungsi dan perannya. Badan permusyawatan desa (BPD) Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dusun dan di pilih langsung oleh masyarakat desa. Sebagaimana fungsi dan perannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi desa, lembaga pengayom adat, lembaga penanmpung dan penyalur aspirasi masyarakat desa serta lembaga pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Namun yang sering di temukan dan di rasakan masyarakat yaitu badan permusyawaratan desa tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dan banyak asprasi masyarakat yang tidak tersalurkan dan di anggap sangat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam menata dan melaksanakan pembangunan. Adapun jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersumber dari objek yang terdapat pada keadaan di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Dalam penelitian ini seorang peneliti sebagai instrument, yang secara langsung melibatkan dari dalam subjek penelitian sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu penelitian ini dilakukan selama sebulan mulai dari tanggal, 1 Maret - 30 Maret 2022. Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam melakukan penyusunan peraturan maupun kebijakan melalui mekanisme yang tercantum dalam Undang-Undang. Penyusunan RKP Desa, RPJMDes, PERDes BPD selalu mengajak masyarakat dalam menyusun. Dalam tahap penyusunan perauran Desa, hasil musyawarahlah yang akan dijadikan dasar meneapkan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa BPD berperan memberikan partisipasi langsung terhadap pemerinah desa serta masyarakat setempat dalam melakakan penanganan penyebaran virus Covid-19. Badan Permusyawaratan Desa BPD berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa mulai dari pengawasan Anggaran serta meminta laporan hasil dari program kerja selama melaksanakan tugas sebagai pemerintah desa dan pengukuran pelaksanaan kinerja pemerintah melakukan berbagai macam pengamatan tentang pelaksanaan kegiatan kinerja pemerinah desa. Dari hasil pengujian yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa BPD terhadap pemerintah desa menuai hasil yang baik.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: