PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI (STUDI DI RUTAN PRAYA)

Surahman, Surahman (2022) PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI (STUDI DI RUTAN PRAYA). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text cover - bab III surahman.pdf Download (1MB)
	Text bab IV surahman.pdf Restricted to Repository staff only Download (414kB) \| Request a copy
	Text bab V - Lampiran surahman.pdf Download (211kB)
	Text similarity check surahman.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) \| Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui pengaturan tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Rutan Praya, (2) untuk mengetahui pelaksanaan remisi terhadap narapidana korupsi di Rutan Praya, (3) untuk mengetahui hambatan dari pemberian dan pelaksanaan remisi terhadap narapidana korupsi di Rutan Praya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Sumber data yaitu di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya. Tekhnik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah pembinaan terhadap narapidana maupun anak pidana berdasarkan pada asas-asas yang sudah di tentukan: Pengayoman, Persamaan pelayanan dan perilaku, Pendidikan, pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan, Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan dengan orang-orang tertentu. Pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana korupsi sebelum ditetapkan PP 99 Tahun 2012, diberikan berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2006, maka pemberian remisi terhadap narapidana korupsi berdasarkan PP tersebut (setelah tgl 12 November 2012). Pelaksanaan remisi yang diberikan kepada para napi bisa dilihat berdasarkan hasil keefektifan, kurang efektif dan tidak efektif, namun di Rutan sudah efektif dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada Narapidana tindak pidana kejahatan korupsi. Hambatan tang seringkali ditemui oleh para petugas dalam pembinaan dan pelaksanaan remisi adalah di karenakan suatu pembinaan tidak selalu berjalan mulus, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala atau faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak narapidana tersebut syarat khusus memperoleh remisi sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi. Diantara beberapa persyaratan, persayaratan yang paling sulit untuk dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya adalah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, oleh karena itu hanya sebagian kecil saja narapidana tindak pidana korupsi yang dapat memenuhi persyaratan khusus tersebut.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: