“STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMIlLIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KAMPANYE” (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Nusa Tenggara Barat)

MUHAMAD SANDY, TYAS (2019) “STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMIlLIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KAMPANYE” (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Nusa Tenggara Barat). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (633kB) \| Request a copy
	Text CAVER-BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Abstrak Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Demokrasi, Konsep negara demokrasi ialah dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat yang merupakan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan wujud dari implementasi kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat bebas mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Salah satu bentuk dari kedaulatan rakyat yang menggambarkan demokrasi bagi seluruh rakyat adalah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, bebas, jujur dan rahasia oleh rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, cenderung menimbulkan pelanggaran yang dilakukan salah satu pasangan calon berupa pelanggaran Kampanye yang menjadi problematika dalam masyarakat, Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu bentuk implementasi dari kedaulatan rakyat, namun menunjukkan suatu fenomena yang merusak citra Pemilihan Umum Presiden di suatu negara demokrasi. Maka dari itu pentingnya pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar proses dapat berjalan dengan harapan dan tujuan Undang-undang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencegah pelanggaran kampanye pada penyelenggaraan pemilihan Presiden 2019 di Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penelitian diketahui dalam dalam mencegah pelanggaran kampanye Bawaslu NTB tetap mengacu kepada PERBAWASLU nomor 28 tahun 2018 dan Undang-undang no.7 tahun 2017 sebagai pedoman serta melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga terkait seperti KPID NTB,POLDA NTB,Ormas serta OKP serta membangun layanan pengaduan di akun media sosial. Bawaslu NTB juga mendapatkan beberapa hambatan yaitu akses yang terbatas terhadap kampanye media sosial serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan Pemilu yang bersih.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: