UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HUTAN DI KECEMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA

IHSAN, IHSAN (2022) UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN HUTAN DI KECEMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - BAB III_.pdf Download (9MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) \| Request a copy
	Text BAB V - LAMPIRAN.pdf Download (8MB)
	Text 47%-system testing(7).pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) \| Request a copy

Abstract

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di anungrahkan kepada bangasa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya harus disyukuri. dan bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam yang berupa hutan. Demikian dalam pemanfaatannya yang mengalami ancaman, tantangan hambatan dan gangguan terhadap pelestarian hutan. Sosial dan berpengaruh pada kondisi ekonomi, kerusaka kawasan hutan yang terjadi di kawasan hutan KPH Resost Sanggar akibat pembabatan hutang lindung secara liar Metode panelitian ini menggunakan metode hukum Normatif dan empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum bentuk penelitian evaluative yang bertujuan untuk menilai peleksanaan suatu peraturanPerundang-Undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan dan redukasi data daan penyajian data penelitian di lapangan dan subjek penelitian ini adalah tertuju kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Resort Sanggar tentang kinirja polisi hutan di lapangan dan subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh penelitian adalah pengaturan dan efektivitas pelaksanaan aturan hokum, pengaturan dan kepatuhan terhadap hukum, pengaturan dan peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum dan implementasi (pelaksanaan) aturan hukum, peraturan dan pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya dan pengaturan dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Hasil penelitian menujukan bahwa penegakan hukum terhadap kerusakan kawasan hutang lindung oleh kesatuan pengelolaan hutan KPH Resos Sanggar dan polhut (Lembaran Negara Republik Indonesia) sebagaimana peraturan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tenteang Kehutanan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhada perlindungan hutan oleh polisi hutan di Kesatuan Engelolaan Hutan Resort Sanggar dapat di simpulkan bahwa dalam uaya yang dilakukan oleh kesatuan pengelolaan hutan dalam pelaksanaannya tidak berfungsi secara baik dan fungsi hukum dari peraturan-peraturan tersebut tidak mengikat sehingga tindakan-tindakan di bidang kehutanan dapat terjadi karena sanksi yang kurang tegas

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: