PELAKSANAAN KETENTUAN JAM KERJA DAN UPAH KERJA KARYAWAN KONTRAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENEGAKERJAAN (STUDI PT. PEGADAIAN DOMPU)

Hamidun, Hamidun (2022) PELAKSANAAN KETENTUAN JAM KERJA DAN UPAH KERJA KARYAWAN KONTRAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENEGAKERJAAN (STUDI PT. PEGADAIAN DOMPU). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III_HAMIDUN_NIM 617110019_ILMU HUKUM.pdf Download (2MB)
	Text BAB IV_HAMIDUN_NIM 617110019_ILMU HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN_HAMIDUN_NIM 617110019_ILMU HUKUM.pdf Download (241kB)
	Text (Similarity Check) 36%PELAKSANAAN_KETENTUAN_JAM_KERJA_DAN_UPAH_KERJA_KAR.pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB) \| Request a copy

Abstract

Perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja yang jangka berlakunya telah ditentukan atau disebut sebagai karyawan kontrak.. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetaui pelaksanaan ketentuan jam kerja karyawan kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan di PT. Pegadaian Dompu dan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan upah kerja karyawan kontrak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenegakerjaan di PT. Pegadaian Dompu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Pertama Pelaksanaan Kententuan jam kerja karyawan kontrak berdasarkan undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan PT. Pegadaian Dompu yaitu bahwa Ketentuan jam kerja ini mengatur 2 sistem, yaitu: (a) 7 (tujuh) jam kerja dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam kerja dalam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu; atau (b) 8 (delapan) jam kerja dalam 1(satu) hari atau 40 (empat puluh) jam kerja dalam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu. Mengenai jam kerja yang dijalankan masih belum sesuai dengan Pasal 77 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. PT. Pegadaian Dompu tidak mengatur secara spesifik didalam surat perjanjian kerja mengenai ketentuan jam kerja karyawan kontrak. Kedua pelaksanaan ketentuan upah kerja karyawan kontrak berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di PT. Pegadaian Dompu adalah sudah sesuai dengan kententuan Upah Minimum Provisi (UMP) NTB, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dompu. Pengupahan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dikuatkan dengan SK Gubernur NTB Nomor: 561-772 Tahun 2020 tentang upah minimum, dan SK Bupati Dompu Nomor 406/679/Nakertrans 2020.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: