MUSLEH, MUSLEH (2022) IMPLIKASI HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK DIBERIKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH PENYIDIK (Studi Kasus unit Pidum Satreskrim Polres Mataram)”. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.
Text
01 COVER -BAB III.pdf Download (1MB) |
|
Text
02 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB) | Request a copy |
|
Text
03 BAB V - LAMPIRAN.pdf Download (441kB) |
|
Text (similarity check)
45% IMPLIKASI_HUKUM_TERHADAP_TERSANGKA_YANG_TIDAK_DIBE.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy |
Abstract
Kebenaran dalam hukum acara pidana yang harus dicapai oleh hakim ialah kebenaran yang jelas atau bersifat materil, sementara dalam hukum acara perdata kebenaran yang harus dicapai hanya bersifat formil saja. Jika dilihat dari penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa pembuktian merupakan hal yang mutlak ada dalampemeriksaan pidana. Ini menyangkut benar atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keseluruhan rangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan tersebutdiatas disebut sebagai pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek) yaitu pemeriksaan sebelum ke muka persidangan pengadilan. Sangat berdampak terhadap tingkat pemeriksaan lebih lanjut atau dalam pemeriksaan di muka persidangan adalah pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Dari uraian diatas maka penulis mengangkat tema skripsi yaitu Implikasi Hukum Terhadap Tersangka yang Tidak Diberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Oleh Penyidik (Studi Kasus Unit Pidum Satreskrim Polres Mataram). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokan menjadi tiga jenis, yaitu : data primer, data sekunder dan bahan hukum. Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik data primer, data sekunder maupun data tersier merupakan data yang sifatnya kualitatif, dimana proses pengelolaan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif Bedasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa hak tersangka terhadap turunan berkas pemeriksaan dan peranan berkas pemeriksaan atau turunan BAP oleh tersangka itu sendiri Dalam membuat BAP penyidik harus tau apa saja yang aturan-aturan yang harus ia penuhi karena dalam beberapa kejadian sering terjadi pencabutan BAP karena dianggap penyidik dalam melakukan tugasnya tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
Item Type: | Thesis (undergraduate) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Uncontrolled Keywords: | Implikasi Hukum, Tersangka, Berita Acara Pemeriksaan | |||||||||
Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 340 Hukum | |||||||||
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum > Laporan Tugas Akhir | |||||||||
Depositing User: | MUSLEH MUSLEH | |||||||||
Date Deposited: | 10 Mar 2022 06:10 | |||||||||
Last Modified: | 10 Mar 2022 06:10 | |||||||||
URI: | http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/4574 |
Actions (login required)
View Item |