TINJAUAN YURIDIS ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

LALU, DIAH KUSUMA WARDHANA (2022) TINJAUAN YURIDIS ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - BAB III.pdf Download (4MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB) \| Request a copy
	Text BAB V - LAMPIRAN.pdf Download (346kB)
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy

Abstract

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah state auxiliary organs atau state auxiliary institutions yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Di tengah masih kurang optimalnya kinerja jajaran kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus -kasus korupsi, keberadaan KPK harus tetap dipertahankan. Sebab, menyelamatkan KPK sama artinya dengan menyelamatkan negara dari kehancuran.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: