STANDAR IAKUTANSI IPEMERINTAHAN IDALAM IMEWUJUDKAN IAKUNTABILITAS IDAN ITRANSPARANSI IPENGELOLAAN KEUANGAN IDAERAH I(STUDI IKASUS IDI IKANTOR (BKD) IKOTA IMATARAM)

Rita, Kartika (2021) STANDAR IAKUTANSI IPEMERINTAHAN IDALAM IMEWUJUDKAN IAKUNTABILITAS IDAN ITRANSPARANSI IPENGELOLAAN KEUANGAN IDAERAH I(STUDI IKASUS IDI IKANTOR (BKD) IKOTA IMATARAM). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (1MB)
	Text (similarity check) 49%STANDAR_IAKUTANSI_IPEMERINTAHAN_IDALAM_IMEWUJUDKAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) \| Request a copy

Abstract

Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara. Yang menjadi informan adalah kepegawaian yang berada di kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. Tehnik analisis data pada penelitian ini menggunakan tehnik Tringulasi. Berdasarkan dari pernyataan staf bagian akuntansi bahwa aturan pemerintah nomot 71 tahun 2010 menjadi tolak ukur dalam menyusun laporan keuangan sehingga laporan yang disusun sesuai dan terstruktur. Sesuai dengan hasil wawancara dengan staf Bidang Akuntansi menyatakan bahwa: “kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang atau yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi diatasi dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan terhadap SDM sosialisasi dan bimtek untuk meningkatkan sumber daya manusia, selain itu dengan menggunakan aplikasi iDesisil (peralatan dan seding) danIaplikasi simdown keuangan untuk mempermudah pelatihan”. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Kota Mataram Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu diatur dalam badan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Dan adapun Standar Akutansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kantor Badan Keuang Daerah (BKD) Kota Mataram terdapat Faktor Penghambat dalam melaksanakan Standar Akuntabilitas Pemerintahan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pertama, Penerapan basis akrual membutuhkan dukungan dari pimpinan daerah (walikota), karena laporan pengelolaan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban walikota yang bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah. Dukungan dan komitmen dari walikota tersebut menjadi faktor utama untuk penyelesaian permasalahan internal lainnya melalui program kebijakannya. Kedua, masih kurangnya sumber daya manusia yang menjalankan akuntasi di pemerintahan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: