PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DI DESA SANGGA KECEMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA TAHUN 2020

Muhlis, Muhlis (2021) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DI DESA SANGGA KECEMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA TAHUN 2020. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III_MUHLIS_NIM 217130120_ ILMU PEMERINTAHAN.pdf Download (3MB)
	Text BAB IV_MUHLIS_NIM 217130120_ ILMU PEMERINTAHAN.pdf Restricted to Registered users only Download (551kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN_MUHLIS_NIM 217130120_ ILMU PEMERINTAHAN.pdf Download (5MB)
	Text (similarity check) 37% PERAN_BADAN_PERMUSYAWARATAN_DESA_DALAM_PENGAWASAN_ (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (14MB) \| Request a copy

Abstract

Desa adalah benih pembentukan suatu negara, bukan hanya diIndonesia namun di seluruh negara. Namun ironisnya pembangunan daerah pedesaan di Indonesia selalu terpinggirkan, pelayanan publik di tingkat desa merupakan tingkat pelayanan terburuk diantara pelayanan publik di Indonesia. Keberadaan desa secara konstitusional diperkuat oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan, desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan tata kelola pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Rumusan Masalah Pada Penelitian Ini adalah Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pemerintah Desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? Apa tantangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pemerintah Desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? Metode Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus terhadap“ Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan desa di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dalam penggunaan metode ini terdapat tekhnik dalam pengumpulan data diantaranya adalah Observasi, Wawancara Serta Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini terdapat Peran Badan Permusywaratan Desa (BPD) dalam melakukan penyusunan peraturan maupun kebijakan melalui mekanisme yang tercantum dalam Undang-undang. Penyusunan RKP Desa, RPJMDes, dan PERDes BPD selalu mengajak masyarakat dalam penyusunan. Dalam tahap penyusunan peraturan Desa, hasil musyawarahlah yang akan dijadikan dasar untuk menetapkan peraturan. Serta terdapat Hambatan BPD dalam melakukan pengawasan yaitu Minimnya infrastruktur untuk menunjang kinerja Badan Permusywaratan Desa (BPD) dalam pengawasan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dana desa yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: