KEWENANGAN DINAS TATA RUANG KABUPATEN DOMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DALAM MEWUJUDKAN PENATAAN RUANG

FAISAL, FAISAL (2021) KEWENANGAN DINAS TATA RUANG KABUPATEN DOMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DALAM MEWUJUDKAN PENATAAN RUANG. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III_FAISAL_NIM 61511A0026_ILMU HUKUM.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV_FAISAL_NIM 61511A0026_ILMU HUKUM.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN_FAISAL_NIM 61511A0026_ILMU HUKUM.pdf Download (222kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Dompu dalam kewenangan dinas tata ruang berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang rencana tata wilayah dalam mewujudkan penataan ruang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang di hadapi dinas tata ruang Kabupaten Dompu dalam kewenangan tata ruang berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang rencana tata wilayah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengelola tata ruang secara umum telah sesuai dengan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 23 Tahun 2014, seperti pemanfaatan kawasan konservasi pada bantaran sungai, pengembangan kawasan-kawasan yang merupakan daerah aliran air, lapangan olah raga serta kawasan ruang terbuka hijau di tiap Subpusat Kota/Kecamatan, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kewenangan dinas tata ruang antara lain:, (1) kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur, (2) tidak adanya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan dan pengurang polusi udara, (3) akses jalan yang sulit dilewati oleh kendaraan besar (mobil) pada pemukiman padat penduduk, (5) akses untuk mendapatkan air bersih dan air minum sulit didapat, (6) tidak adanya drainase yang baik, (7) banyak sampah rumah tangga menumpuk, (8) buruknya instalasi kelistrikan di daerah tersebut,.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: