KUALITAS LAYANAN INFORMASI DI TINJAU DARI PUTUSAN SENGKETA INFORMASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 013/KINTB/PSI-KEP.2/IX/2019)

DWI ARIE, SANTO (2021) KUALITAS LAYANAN INFORMASI DI TINJAU DARI PUTUSAN SENGKETA INFORMASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 013/KINTB/PSI-KEP.2/IX/2019). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

[img] Text
COVER-BAB III.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
BAB V-LAMPIRAN.pdf

Download (2MB)

Abstract

KUALITAS LAYANAN INFORMASI DI TINJAU DARI PUTUSAN SENGKETA INFORMASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 013/KINTB/PSI-KEP.2/IX/2019) Oleh : Dwi Arie Santo ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat, bagaimana kualitas layanan informasi di tinjau dari putusan sengketa informasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi kasus putusan Nomor 013/KINTB/PSI-KEP.2/IX/2019). Dimana Provinsi Nusa Tenggara Barat di dalam pengimplementasian UU KIP, menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Daerah. Secara teknis pelaksanaanya diperkuat dengan di terbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, di buat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik. Berdasarkan Peraturan daerah dan juga peraturan gubernur tersebut, diharapkan memberikan panduan bagi Badan Publik di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengimplementasikan UU KIP, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat dapat terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan aktivitas pengumpulan data primer dan skunder sebagai bahan informasi yang tepat yaitu dengan melakukan Observasi, Wawancara dan Studi Dokumen. Sumber informan di tentukan dengan metode Purposive sampling yaitu terhadap orang yang terlibat didalam sengketa informasi dan memahami UU KIP. Dengan variable Responsiveness (Ketanggapan) dan Assurance (Jaminan). Temuan didalam penelitian ini, Pertama; lemahnya Responsiveness (Ketanggapan) dan Assurance (Jaminan) yang di berikan oleh Badan Publik/Pemberi layanan informasi, sehingga pemohon informasi harus menempuh jalur penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi. Kedua; bahwa kualitas layanan informasi tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidak adanya regulasi yang mengatur untuk dijadikan pedoman, namun lebih pada political will penyedia layanan, dimana perlunya sikap proactive disclosure dari pemberi layananhal tersebut tersebut, dikuatirkan akan muncul apatisme dan rasa skeptis dari masyarakat yang selama ini menggunakan informasi. Ketiga; yang menjadi catatan penting adalah bahwa masih lemahnya pemahaman Badan Publik/Pemberi layanan terhadap implementasi UU KIP. Kata Kunci : Kualitas Layanan Informasi, Putusan Sengketa Informasi, UU KIP.

Item Type: Thesis (undergraduate)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDK
ReviewerMUHAMMAD, ALInidn0806066801
ReviewerAYATULLAH, HADInidn0816057902
Uncontrolled Keywords: Kualitas Layanan Informasi, Putusan Sengketa Informasi, UU KIP.
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 300.6 Organisasi dan Manajemen di Bidang Ilmu Sosial
300 Ilmu Sosial > 360 Sosial Masalah & Layanan Sosial
300 Ilmu Sosial > 351 Administrasi Publik
300 Ilmu Sosial > 323 Hak Warga Sipil & Hak Warga Negara
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Publik
Depositing User: DWI ARIE SANTO
Date Deposited: 10 Mar 2021 04:01
Last Modified: 10 Mar 2021 04:01
URI: http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/1941

Actions (login required)

View Item View Item