PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS

SINDI, KHAIRUNNISA (2021) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text (COVER-BAB III) COVER-BAB 3.pdf Download (3MB)
	Text (BAB IV) BAB 4 AJA.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB) \| Request a copy
	Text (BAB V-LAMPIRAN) BAB 5-LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Dalam UUD 1945 pada alinea kelima, dinyatakan bahwa keadilan sosial diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia dan sistem jaminan sosial tercantum dalam pasal 34 UUD Amandemen keempat tahun 2002. BPJS Ketenagakerjaan Kota Mataram yang merupakan sebuah badan hukum yang disediakan oleh pemerintah untuk publik dengan tujuan memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia dari resiko sosial ekonomi melalui empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang berada di Kota Mataram. Sebagian besar masyarakat Kota Mataram merupakan peserta pengguna jasa layanan BPJS Ketenagkerjaan. Dengan keberadaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Mataram yang merupakan badan hukum yang memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja diharapkan dapat memberikan perlindungan yang sama dan merata sesuai dengan jenis program yang diikutinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian yang menkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji implementasi dari aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pelindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Lalu data dianalisisi menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebagai dasar untuk menarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Mataram yaitu dengan memberikan perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan agar peserta dapat mengajukan keberatan jika hak-haknya tidak terpenuhi untuk dapat mengklaim manfaat dari program jaminan sosial yang diikutinya. Sedangkan perlindungan represif diberikan agar dapat memberikan pengayoman terhadap hak-hak para pekerja yang dirugikan oleh perusahaan. Prosedur hukum yang harus dilakukan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh perlindungan hukum adalah dengan cara mengklaim manfaat dari program jaminan sosial yang diikutinya serta melengkapi segala persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: