PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG MILIK NEGARA DALAM AKSI DEMONSTRASI (STUDI DI POLRES BIMA)

IMAM, APRIANSYAH (2026) PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG MILIK NEGARA DALAM AKSI DEMONSTRASI (STUDI DI POLRES BIMA). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Filosofi hukum yaitu untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, penyelesaian perkara pidana tidak lagi hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui pendekatan Restorative Justice. Pendekatan ini menjadi penting dalam penyelesaian tindak pidana pengrusakan barang milik negara yang terjadi dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum agar tercipta penyelesaian yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pengrusakan barang milik negara berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis penerapannya di Polres Bima beserta kendala dan solusi yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sosiologi hukum (social legal approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice memiliki dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, PERMA Nomor 1 Tahun 2024, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Di Polres Bima, penerapan Restorative Justice dilakukan melalui pemeriksaan perkara, penilaian kelayakan, mediasi antara pelaku dan korban, serta penyusunan kesepakatan perdamaian. Kendala yang dihadapi meliputi belum tercapainya kesepakatan para pihak, tekanan masyarakat, dan perbedaan pandangan mengenai besaran ganti kerugian. Upaya penyelesaiannya dilakukan melalui optimalisasi komunikasi, penguatan mediasi, pelibatan tokoh masyarakat, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Restorative Justice, serta penguatan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: