PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR ROKOK ILEGAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

RAMA FAUZAN, MAULAD (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR ROKOK ILEGAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_RAMA FAUZAN MAULAD_NIM 2022F1A129_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Peredaran rokok ilegal di Indonesia merupakan permasalahan hukum yang berdampak terhadap penerimaan negara, persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, dan kesehatan masyarakat. Peredaran rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu atau bekas, serta tidak memenuhi ketentuan peringatan kesehatan menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran di bidang cukai, tetapi juga menyangkut kepentingan hukum yang lebih luas. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan pengaturan hukum dan penerapan pertanggungjawaban pidana yang jelas terhadap pelaku pengedar rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peredaran rokok ilegal telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Keempat peraturan tersebut saling melengkapi sebagai dasar larangan, pengawasan, dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana, terdapat kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak terdapat alasan penghapus pidana. Sanksi pidana dapat diterapkan terhadap pelaku perseorangan maupun korporasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penegakan hukum diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dan konsumen.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: