“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH PRIBADI MENJADI RUMAH DINAS DI KOTA BIMA, NUSA TENGGARA BARAT”

M GAFRILLAH, IRAWAN (2026) “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH PRIBADI MENJADI RUMAH DINAS DI KOTA BIMA, NUSA TENGGARA BARAT”. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_M GAFRILLAH IRAWAN_NIM 2021F1A241P_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perjanjian sewa menyewa rumah pribadi menurut ketentuan hukum perdata di Indonesia serta pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah pribadi yang dijadikan rumah dinas di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sosiologis (sociological approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian sewa menyewa rumah pribadi di Indonesia didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, serta Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian sewa menyewa rumah pribadi yang dijadikan rumah dinas di Kota Bima secara hukum perdata telah memenuhi syarat sah perjanjian sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Namun, rumah yang menjadi objek sewa merupakan milik istri dari pihak yang memiliki hubungan dengan penggunaan rumah dinas tersebut, sehingga menimbulkan potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, meskipun perjanjian tersebut sah menurut hukum perdata, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) agar penggunaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Item Type:	Thesis (undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Thesis advisor IMAWANTO, IMAWANTO nidn0825038101 Thesis advisor FITRIANI, AMALIA nidn0826058302
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian Sewa Menyewa; Rumah Dinas; Hukum Perdata; Benturan Kepentingan; Good Governance
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 347 Hukum acara perdata dan pengadilan 300 Ilmu Sosial > 346 Hukum Privat, Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum > Laporan Tugas Akhir
Depositing User:	M Gafrillah Irawan
Date Deposited:	26 Aug 2026 01:58
Last Modified:	26 Aug 2026 01:58
URI:	https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/15607

Actions (login required)

View Item