PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN ( Studi di LPA KOTA MATARAM )

GILANG, SYAKAKI (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN ( Studi di LPA KOTA MATARAM ). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_GILANG SYAKAKI_NIM 2022FIA060_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di pondok pesantren merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, praktik kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi di lingkungan pondok pesantren sehingga diperlukan perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di pondok pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menganalisis peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, empiris, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara dengan pihak LPA Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, implementasinya belum optimal karena masih terdapat hambatan berupa budaya tertutup, relasi kuasa, rendahnya pelaporan, dan keterbatasan sumber daya. LPA Kota Mataram berperan melalui penerimaan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis dan sosial, koordinasi dengan aparat penegak hukum, edukasi, serta pemulihan korban.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: