TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI GARAM ANTARA PETANI DENGAN PENGEPUL (Studi di Desa Talabiu Kec.Woha)

M. FATHIR, MAULANA (2026) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI GARAM ANTARA PETANI DENGAN PENGEPUL (Studi di Desa Talabiu Kec.Woha). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_M. FATHIR MAULANA_NIM 2020F1A075_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian jual beli menurut hukum perdata serta pelaksanaan perjanjian jual beli garam antara petani dan pengepul di Desa Talabiu, Kecamatan Woha. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan petani garam serta pengepul, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli dalam hukum perdata Indonesia diatur terutama dalam Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1457 KUHPerdata. Perjanjian jual beli garam di Desa Talabiu dilaksanakan secara lisan berdasarkan kebiasaan dan hubungan kepercayaan. Secara yuridis, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian dan mengikat para pihak. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan asas keseimbangan dan itikad baik karena pengepul memiliki posisi tawar, akses pasar, dan penguasaan informasi yang lebih kuat. Kondisi tersebut berdampak pada penentuan harga, ketidakpastian waktu pembayaran, serta lemahnya perlindungan hukum bagi petani. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan formal perjanjian belum menjamin keadilan substantif bagi para pihak. Oleh karena itu, petani dan pengepul disarankan menggunakan perjanjian tertulis sederhana yang memuat harga, kualitas garam, waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Pemerintah desa, pemerintah daerah, dan akademisi perlu memberikan edukasi hukum guna memperkuat kepastian hukum dan keseimbangan hubungan jual beli.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: