PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG UMKM LOKAL DI KABUPATEN SUMBAWA

B, DESKA FITRI MAHARANI (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG UMKM LOKAL DI KABUPATEN SUMBAWA. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_B. DESKA FITRI MAHARANI_NIM 2022F1A035_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum terhadap merek dagang memiliki peranan yang penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam mengantisipasi tindakan peniruan maupun penggunaan merek tanpa hak. Pada kenyataannya, masih terdapat sejumlah pelaku UMKM di Kabupaten Sumbawa yang belum melakukan pendaftaran merek, sehingga perlindungan hukum terhadap merek yang dimiliki belum dapat diperoleh secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap merek dagang milik UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta mengkaji pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang UMKM di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas merek dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran dengan menerapkan prinsip first to file. Dengan demikian, hak eksklusif atas suatu merek pada dasarnya baru dapat diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dalam pelaksanaannya, upaya perlindungan telah dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, pendampingan dalam proses pendaftaran merek, pembinaan terhadap pelaku UMKM, fasilitasi legalitas usaha, serta pengembangan indikasi geografis yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain terbatasnya pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM, belum tersedianya data yang memadai, serta fasilitasi pendaftaran merek yang belum menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kegiatan sosialisasi dan pendampingan, disertai peningkatan koordinasi dan kerja sama antarlembaga, sehingga upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang UMKM di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: